Gasparnews.com, Belitung – Sehari jelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belitung, warga diimbau untuk terus berhati-hati menghadapi adanya tekanan dan intimidasi dari orang-orang tak dikenal.
Seperti yang dialami sejumlah warga, saat menghadiri acara internal di kantor Isyak-Masdar.
Kerika dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/11) Isyak Meirobie sampaikan Bawaslu harus mampu membedakan politik uang dan gaji untuk operasional timses.
Kaitan hal ini, Isyak tidak terima dituduh politik uang. Sebaliknya uang yang kami berikan ini merupakan hak dan kewajiban timses paslon IM yang telah bekerja selama kurang lebih dua setengah bulan.
Warga yang Hadir adalah Kader IM
Diketahui, warga yang hadir ke posko pemenangan paslon 02 pada Selasa pagi (26/11/2024) adalah warga yang tercatat sebagai kader IM.
Dengan berbagai tingkatan
berdasarkan fungsi dan tugasnya dalam manajemen untuk membantu kampanye paslon IM selama kurang lebih dua setengah bulan.
“Bawaslu harus mampu membedakan politik uang dan gaji untuk operasional timses,” jelas Isyak kepada wartawan, Selasa (26/11).
Mereka adalah kader-kader
manajemen IM yang perekrutannya dilakukan berdasarkan surat keputusan yang sah, serta akan menerima honor atau gaji pada saat masa kampanye berakhir.
Kaitan dalam hal pemberian
gaji atau honor pun dilakukan secara internal di posko kemenangan IM, tanpa memasang atribut kampanye.
“Layaknya orang sudah bekerja sebulan (gaji) merupakan hak mereka,” kata dia.
Ada Provokasi?
Namun amat disayangkan, berkumpulnya para kader manajeman IM ini dimanfaatkan
oleh orang-orang tak dikenal dengan melakukan provokasi di tempat sehingga
menimbulkan kegaduhan.
Kepolisian Resor Belitung bahkan mendatangi lokasi untuk meredam kegaduhan yang terjadi dan acara pemberian gaji kader manajemen IM pun terpaksa harus dibubarkan.
“Selain provokasi yang berujung kegaduhan, dugaan sejumlah misinformasi juga turut
menyebar melalui video,” bebernya.
Sementara, para kader manajemen IM yang datang diwajibkan untuk membawa surat-surat
kelengkapan diri terkait administrasi serta surat keputusan (SK) yang menyatakan
pengangkatan kader manajemen IM.
Namun hal ini disalahpahami dengan dugaan praktik politik uang atau money politic.
Ia menambahkan, secara teknis kader yang masih menunggu giliran penerimaan honor/gaji diharuskan menunggu di luar atau area pekarangan kantor IM.
“Disana dilakukan konfirmasi dan penyesuaian data diri dengan sejumlah surat administrasi yang dibawa warga seperti KTP, Kartu Keluarga, dan SK Kader Manajemen IM. Hal ini dilakukan sebagai syarat administrasi manajemen, bukan politik uang,” ujarnya.
Kaitan hal ini, Isyak meminta maaf kepada para kader manajemen IM yang mengalami keterlambatan dalam memberikan hak mereka yang telah bekerja selama dua setengah bulan.
Ia berharap semua pihak dapat melihat permasalahan tersebut secara objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Terpisah, Novrian selaku anggota Bawaslu Babel ketika ditanyakan apakah memberikan uang kepada timses melanggar aturan pilkada?
“Ya tidak melanggar aturan. Namun hal ini masih di dalami oleh Bawaslu Belitung, apakah ada pelanggaran atau tidak kaitan hal itu,” tuturnya.
Jaga Kondusifitas Pilkada
Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung mengatakan pembayatan gaji pada masa tenang pilkada tidak ada pelanggaran tertulisnya.
Namun kata dia, pihaknya telah melalukan pencegahan untuk menghindari kesalahpahaman.
“Saat ini kami akan memggelar rapat dengan Gakkumdu untuk memgkaji permasalahan tersebut. Kami berharap kepada semua pihak agar tetap menjaga kondusifitas saat pilkada,” ujas Aria sampaikan harapannya. (*)
