GasparNews.com, Belitung – Para tokoh masyarakat Belitung yang tergabung dalam Komite Reformasi untuk Belitung masa depan membahas isu fundamental serta mengusulkan rumusan untuk kemajuan daerah.
Pertemuan itu melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan dihadiri juga oleh Ketua DPRD Belitung serta mantan birokrat. Acara digelar di Wisma Aditya, Jalan Diponegoro, Tanjungpandan, Sabtu (3/5/2025).
Sejumlah pemikir dan penggerak pembangunan Belitung ini berhasil merumuskan berbagai poin strategis demi kemajuan daerah.
Pertemuan yang turut dihadiri oleh Ketua DPRD Belitung Vina Crystin Ferani, Anggota DPRD Ferliza, Ketua Reformasi Belitung untuk Masa Depan Suhadi Hasan, dan mantan Ketua LAM Belitung Drs. H. Abdul Hadi Adjin, membahas isu-isu krusial lintas sektor.
Hadir pula tokoh Komite 17, H. Hasyimi Usman, mantan pejabat seperti Nazalyus, Effendi, dan Sabriansyah, serta tokoh masyarakat seperti Faisal Madani, H. Muhdi, dan tokoh pemuda Syamsul Rizal.
Bahas BUMD dan Tata Ruang
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk wacana pembentukan holding BUMD serta seleksi transparan untuk pemilihan direktur.
“BUMD harus menjadi pilar ekonomi daerah, bukan hanya tempat parkir politik,” ungkap Tokoh Pemuda Samsurizal, salah satu peserta.
Selain itu, revisi tata ruang daerah juga dinilai mendesak. Evaluasi terhadap kawasan operasional PT Timah dan Hutan Tanaman Industri (HTI) diperlukan guna memastikan ketersediaan lahan bagi pengembangan ekonomi rakyat.
Isu Status Bandara Internasional dan Pertambang Rakyat
Isu pertambangan dan keamanan turut mengemuka, terutama soal kontribusi PT Timah terhadap daerah, maraknya penyelundupan pasir timah, hingga masalah legalitas pertambangan rakyat.
“Penegakan hukum dan keterbukaan kontribusi perusahaan menjadi hal mendesak,” tegas peserta lain.
Tingginya angka kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Forum mendesak langkah konkret dari pemerintah daerah.
Tak kalah penting, wacana penetapan kembali Bandara HAS Hanandjoeddin sebagai bandara internasional diangkat sebagai strategi membuka akses dan peluang investasi global.
Aset Daerah dan Infrastruktur
Pengelolaan aset daerah seperti Tanjung Pendam, lampu jalan, dan penataan jalan juga menjadi sorotan. Evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan aset daerah dinilai penting agar optimal bagi masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas
Ditegaskan sebagai penutup, forum ini mendesak DPRD Belitung untuk menyampaikan hasil evaluasi dari setiap dinas kepada masyarakat secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.
“Kita minta DPRD Belitung segera untuk menyikapi hal ini,” kata Ketua Komite Reformasi untuk Belitung masa depan, Suhadi Hasan.
Pertemuan ini merupakan upaya kepedulian yang menunjukkan kuatnya semangat kolaboratif masyarakat Belitung dalam mendorong tata kelola daerah yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
