GasparNews.com, Tanjungpandan –
Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pulau Belitung mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta.
Edi mendesak PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah cepat untuk memastikan ketersediaan BBM, khususnya Pertalite, di tengah antrean yang masih terjadi dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Lenjut Edi menjelaskan, masyarakat tidak seharusnya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
“Pertamina jangan hanya mengatakan stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat masih mengantre panjang. Ukuran pasokan aman bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi BBM tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar,” jelas Edi, Selasa (22/9).
Perbaiki Distribusi BBM
Ia meminta Pertamina segera mempercepat distribusi dan jika diperlukan, mengirimkan pasokan darurat untuk mengurai antrean hingga pelayanan di seluruh SPBU kembali normal.
Edi juga mendorong penambahan mobil tangki, optimalisasi seluruh nozzle Pertalite, penyesuaian jam operasional SPBU, serta penambahan petugas pada jam-jam dengan an
trean tinggi.
Edi Desak Transparansi Data BBM
Selain persoalan pasokan, Edi meminta Pertamina dan pihak terkait membuka informasi mengenai kuota, stok, penyaluran harian, jadwal kedatangan pasokan, hingga distribusi BBM ke masing-masing SPBU di Belitung dan Belitung Timur.
“Dalam waktu 2×24 jam, Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean ini sekaligus menyampaikan jadwal pemulihan pasokan. Apakah kuotanya kurang, pengiriman terlambat, distribusinya bermasalah, atau ada persoalan lain, semuanya harus dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Desakan tersebut disampaikan di tengah langkah Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Pertamina yang sebelumnya menerapkan pengaturan pengisian Pertalite berdasarkan tanggal kendaraan untuk mengurai antrean.
Antrean BBM Sistem Ganjil Genap
Kendaraan roda dua mendapat jadwal pengisian pada tanggal ganjil, sedangkan roda empat pada tanggal genap.
Kendaraan roda dua mendapat jadwal pengisian pada tanggal ganjil, sedangkan roda empat pada tanggal genap.
Meski demikian, Edi meminta langkah penambahan pasokan tersebut dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan BBM di Pulau Belitung.
Menurutnya, pertumbuhan kendaraan, aktivitas ekonomi, sektor pariwisata, kebutuhan nelayan, pertanian, serta transportasi harus menjadi bagian dari evaluasi kebutuhan BBM daerah.
“Belitung merupakan daerah kepulauan. Karena itu, kebutuhan persediaan pengaman juga harus diperhitungkan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman akibat cuaca maupun gangguan transportasi laut,” ujarnya.
Tertibkan Penyalahgunaan BBM
Edi juga meminta pengawasan terhadap pembelian berulang, penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM penugasan diperketat.
Namun, menurutnya, pengawasan tidak boleh menghambat masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan nelayan atau masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja. Pemerintah daerah juga harus mempercepat pelayanan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna yang memang berhak,” katanya.
Selanjutnya, Edi mengatakan akan mendorong koordinasi antara DPRD, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU untuk membahas kondisi distribusi BBM di Pulau Belitung.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan saling lempar tanggung jawab. Kirim pasokan, benahi distribusinya, buka datanya, dan pastikan antrean segera berakhir. Saya akan terus mengawal persoalan ini sampai pelayanan BBM di Belitung kembali normal,” pungkas Edi Nasapta.***
