GasparNews.com, Bangka Belitung – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana resmi mengikuti kegiatan Retret Nasional gelombang II (dua) yang dihadiri para gubernur dan wakil gubernur terpilih pasca hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (22/6/2025).
Acara ini akan berlangsung hingga 26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 200.5/3065/SJ, yang disampaikan melalui Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Retreat ini menjadi ruang strategis untuk pembekalan sekaligus refleksi awal bagi para pemimpin daerah yang baru dilantik pasca putusan MK.
Hellyana hadir mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Keduanya menjadi bagian dari puluhan kepala daerah yang mengikuti rangkaian pembekalan kepemimpinan, etika pemerintahan, dan penguatan tata kelola daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang pembekalan, tetapi juga menjadi ruang kontemplasi bagi para kepala daerah untuk merancang arah kepemimpinan yang lebih bermakna, bersih, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Hellyana, minggu (22/6/2025).
Retreat ini mengusung berbagai agenda penting, termasuk sesi mentoring dari tokoh nasional, diskusi kebangsaan, serta strategi sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah.
Gubernur Kep. Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Wagub Hellyana terlihat ceria mengikuti Retret bersama Kepala Daerah lainnya
Perkuat Integritas dan Etika Birokrasi
Tujuannya adalah memperkuat integritas dan etika birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan terpercaya.
Hellyana juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
“Retreat ini memberi pandangan yang utuh tentang tantangan kepemimpinan ke depan. Semoga dari sini, lahir kolaborasi antarpemimpin daerah yang solid demi Indonesia yang lebih maju,” imbuhnya.
Sejumlah narasumber nasional turut dihadirkan dalam kegiatan ini, diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akademisi, dan tokoh reformasi birokrasi.
Acara akan berakhir pada 26 Juni 2025, dengan harapan para kepala daerah dapat kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru dan visi kepemimpinan yang lebih kuat dan berpihak pada masyarakat. (Tim)
