GasparNews.com, Pangkalpinang – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bangka Belitung (Babel), angkat bicara terkait penetapan status tersangka Ketua DPW PPP Babel, Hellyana dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Adelia.
Juru bicara DPW PPP Babel, Amry Cahyadi secara tegas mengatakan pihaknya terkejut dengan penetapan status tersangka Wakil Gubernur Babel yang juga merupakan Ketua DPW PPP Babel atas laporan dugaan penipuan biaya kamar hotel.
Akan tetapi pada saat penetapan, pihakhya lagi mengikuti Muktamar PPP di Jakarta, sehingga baru bisa memberikan tanggapan.
Menurt Amry Cahyadi, pihaknya menduga kasus tersangka Wakil Gubernur bukan murni persoalan pidana.
Akan tetapi karena proses hukum sudah berjalan maka pihaknya tetap menghargai dan mengikuti proses hukum.
“Kita menemukan beberapa kejanggalan, kasus ini sudah terjadi bertahun-tahun, sejak Wakil Gubernur masih menjadi anggota DPRD Babel dan terungkap setelah pelantikan sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Gubernur Babel, Hidayat Arsani,” ungkap Amry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/10).
Pelapor (Adelia) Bagian dari Keluarga Besar PPP
Selain itu, pelapor Adelia juga merupakan bagian dari keluarga besar PPP yang diajak bergabung oleh Hellyana dan difungsikan sebagai administrator kantor partai dengan mendapatkan insentif.
“Setelah pelapor meninggalkan jabatan sebagai administrator kantor yang juga mengatur keuangan partai, mendapatkan insentif, dan sekarang membantu Gubernur Babel, Hidayat Arsani dengan tugas tertentu, persoalan ini baru dilaporkan,” tegas Amry.
Adakah Unsur Politis?
Kejanggalan yang lain, nilai hutang piutang hanya sekitar Rp 22 juta dan murni perdata, karena terkait hutang piutang, tetapi pihak kepolisian melakukan respon cepat sebagai tindak pidana.
“Akan tetapi kita tetap menghargai langkah dari pihak kepolisian dan siap untuk tetap mengikuti tahapan hukum yang terjadi,” ungkap Amry Cahyadi.
Kasus Hutang Piutang
DPW PPP Babel menilai kasus ini seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi, mengingat kasus ini hanya menyangkut persoalan hutang piutang dengan nilai yang relatif kecil.
“Kami juga mohon maaf karena keterlambatan menyampaikan sikap, karena waktu ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan pelaksanaan Muktamar PPP pada tanggal 27-29 September lalu, dan sebagian besar pengurus ada di Jakarta dan berkonsentrasi pada hal tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Amri, DPW PPP Babel menyatakan keterkejutannya atas penetapan status tersangka Hellyana. Menurut mereka, kasus ini seharusnya dapat diselesaikan secara perdata karena hanya menyangkut persoalan hutang piutang dengan nilai yang relatif kecil, sekitar Rp 22 juta.
“Mengingat kasus yang menurut kami awalnya berkaitan soal perdata hutang piutang yang mungkin diketahui kedua belah pihak pun dengan nominal angka yang dipersoalkan sangatlah kecil, berkisar Rp22 juta-an, jika dibandingkan dengan pengorbanan ongkos politik yang dikeluarkan beliau dan partai,” jelasnya.
Di tengah pusaran persoalan yang semakin rumit, PPP Babel berupaya untuk mencari solusi terbaik yang dapat menjaga marwah partai dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
PPP Hormati Proses Hukum
Menghormati proses hukum yang sedang berjalan, PPP Babel berharap agar pihak kepolisian dapat memberikan kebijakan yang lebih arif dengan meninjau kembali penyelesaian perselisihan ini melalui pendekatan persuasif, mediatif, dan kekeluargaan.
“Kami menghormati dan menghargai proses hukum yang ada di Kepolisian RI. Kami meyakini bahwa Polri sangat profesional dalam penegakan hukum. Namun, menurut hemat kami, tidak semua persoalan perselisihan antar warga negara (delik aduan) diselesaikan dengan tata cara hukum positif pidana,” terangnya.
DPW PPP Babel juga menyoroti potensi biaya yang akan dikeluarkan negara jika kasus ini terus berlanjut ke pengadilan, mengingat nilai kerugian yang dipersoalkan relatif kecil dan menggangu pelayanan Hellyana sebagai wakil gubernur Babel.
Oleh karena itu, mereka berharap agar Polda Babel dapat meninjau kembali penyelesaian kasus ini melalui pendekatan kekeluargaan dan keIslaman.
“Dalam arti, kami keluarga besar PPP mengharapkan Polda untuk menghentikan proses hukum tersebut dengan memberikan ruang kembali untuk kedua belah pihak agar dengan hati yang lapang untuk bisa diselesaikan dan lebih bijak dalam bingkai kekeluargaan dan keIslaman,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sebagai bentuk solidaritas, DPW PPP Babel menyatakan akan menggalang dana dari seluruh kader, termasuk anggota legislatif, untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Mereka juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kasus ini sebagai introspeksi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Dengan semangat solidaritas tinggi, kami keluarga besar PPP akan urunan membantu biaya tersebut, berikut juga sudah instruksikan infaq wajib solidaritas kader yang menjadi anggota legislatif PPP baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Amry.
PPP akan Audensi dengan Polda Babel
Selain itu, DPW PPP Babel berencana untuk menyurati dan beraudiensi dengan Polda Babel dalam waktu dekat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait penyelesaian kasus ini.
Mereka juga berharap agar pihak kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian secara kekeluargaan dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdamai.
“Segera kami akan menyurati dan datang beraudiensi dengan Polda,” katanya.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi PPP Babel. Di satu sisi, mereka harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Di sisi lain, mereka harus menjaga soliditas partai dan melindungi kadernya. Solusi kekeluargaan menjadi taruhan, apakah DPW PPP Babel mampu menyelesaikan persoalan ini secara internal dan keluar dari badai politik ini dengan kepala tegak.
“Waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, kasus ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan DPW PPP Babel,” tutupnya Amry. (*)
Sumber: DPW PPP Babel
