Gasparnews.com, Bangka Belitung – Masih banyaknya kisruh sengketa dan polemik Perkebunan Kelapa Sawit di Bangka Belitung dengan masyarakat membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Partai Gerindra himbau masyarakat jangan pilih Kepala Daerah yang terindikasi berafiliasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
Kewajiban Plasma 20 persen bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi hak masyarakat, banyak yang belum dipenuhi oleh perusahaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Babel, hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi S.IP dalam acara Ngopi Bareng Dengan Politisi di ruang lobby Kantor DPRD Provinsi Babel. Senin (9/10/2023).
Beliadi yang merupakan Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan, kisruh sengketa dan polemik Perkebunan Kelapa Sawit di Bangka Belitung dengan masyarakat telah lama terjadi, seperti halnya kewajiban Plasma 20 persen bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak kunjung dipenuhi.
“Inikan di tahun 2024 kita ada Pilkada, kalau mau yang 20 persen hak masyarakat itu dieksekusi dengan baik, plasma yang terlaksana ada hasilnya untuk masyarakat, tidak hanya diakal akali yang hitung hitungnya sifatnya kamuflase hanya untuk menyenangkan hati, ujung ujungnya tidak ada bagi hasil karena rugi, akhirnya masyarakat dikasih hutang, syarat nya hanya satu, Kepala Daerah yang terindikasi berafiliasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit jangan pilih,” ujarnya.
lanjut Dia, jika Kepala Daerah berafiliasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, maka tidak akan berani seorang Kepala Daerah menindaklanjuti laporan apabila ada kesalahan atau kewajiban Perusahaan terhadap hak masyarakat yang tidak dipenuhi untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah agar perusahaan perkebunan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.
“Karena kalau Dia (Red- Kepala Daerah) sudah bekerjasama, nanti tidak enak Dia,tidak nyaman Dia, kawan, apalagi jadi sponsor, karena Dia telah berhutang budi kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit,” tandasnya.
Beliadi tak menampik jika ada yang berusaha membujuknya untuk tidak meneruskan perjuangannya bersama Pansus Stabilitas Harga TBS Sawit dan Izin Perkebunan Sawit DPRD Babel berkenan kisruh sengketa dan polemik Perkebunan Kelapa Sawit dengan masyarakat.
“Kami minta doakan agar Istiqomah, karena terus terang saja godaannya cukup kencang juga, Alhamdulillah kami tidak tergoda, yang paling penting dukung kami dan doakan Kami,” ujarnya.
Beliadi juga menyebutkan, dirinya bersama Pansus Stabilitas Harga TBS Sawit dan Izin Perkebunan Sawit DPRD Babel ini bukan mencari musuh atau antipati terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
“Kami tidak antipati kepada anda (Perusahaan Sawit), tapi kewajiban anda terhadap masyarakat itu yang Kami tunggu, Kami tidak akan menzalimi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, tapi Kami minta hak masyarakat itu diberikan secara optimal, jadi jangan dipikir Kami antipati kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, mohon maaf kepada Perusahaan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, untuk yang bandel bandel, Kami terpaksa merekomendasikan untuk dicabut,” pungkasnya.
Dalam Ngopi Bareng Dengan Politisi ini tampak hadir Wakil Ketua Pansus Pansus Stabilitas Harga TBS Sawit dan Izin Perkebunan Sawit DPRD Babel Eka Budiartha S.Mn, M.Si, Plt Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel, Aprilogra S.TP, M.Si, Ketua APKASINDO Bangka Tengah Maladi.
