GasparNews.com, Tanjungpandan – Aliansi Peternak Ayam Mandiri Kabupaten Belitung mendatangi Kantor DPRD Belitung untuk menyampaikan keluhan terkait tingginya harga bibit ayam atau Day Old Chick (DOC) serta sulitnya memperoleh bibit dengan harga terjangkau.
Ketua Aliansi Peternak Ayam Mandiri Kabupaten Belitung, Yahya, bersama sejumlah peternak mendatangi Kantor DPRD Belitung secara spontan pada Kamis (27/8/2026).
Namun, kedatangan mereka belum dapat bertemu langsung dengan anggota DPRD Belitung lantaran tidak ada anggota dewan yang berada di kantor.
“Hari ini kami dari Aliansi Peternak Mandiri Belitung secara spontan mendatangi Kantor DPRD Belitung. Namun, saat di kantor DPRD, para anggota DPRD Belitung tidak berada di tempat. Mungkin mereka sedang dinas luar,” kata Yahya.
Akan Berkirim Surat ke DPRD Belitung
Meski belum dapat bertemu langsung dengan anggota dewan, Yahya mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan surat secara resmi kepada DPRD Belitung.
Surat tersebut berisi permintaan agar DPRD Belitung dapat membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi peternak mandiri, mulai dari mahalnya harga DOC, sulitnya mendapatkan bibit ayam, hingga tingginya harga pakan.
“Nanti kita akan bersurat ke DPRD Belitung meminta solusi masalah pakan ayam dan sejumlah permasalahan lainnya yang menimpa rekan-rekan Aliansi Peternak Mandiri Belitung,” ungkapnya.
Harga DOC Capai Belasan Ribu Rupiah
Berdasarkan catatan Aliansi Peternak Mandiri Belitung, harga DOC saat ini berada pada kisaran yang cukup tinggi.
Harga DOC dari beberapa perusahaan antara lain:
– Pokphand: Rp9.200–Rp10.000 per ekor.
– Malindo dan Compfeed: Rp10.000–Rp11.000 per ekor.
– Sierad: mendekati Rp12.000 per ekor.
Menurut Yahya, penggunaan dan perputaran DOC saat ini paling dominan berasal dari merek Malindo, Compfeed, dan Pokphand.
Biaya Produksi Peternak Mandiri Terus Membengkak
Sebelumnya, pada Rabu (19/8), Aliansi Peternak Ayam Mandiri Belitung bersama DPW Pinsar Indonesia Bangka Belitung telah menyampaikan keluhan mengenai tingginya harga pakan serta sulitnya memperoleh DOC.
Kondisi tersebut dinilai membuat biaya produksi peternak mandiri semakin tinggi dan berpotensi mengancam keberlangsungan usaha peternakan ayam lokal.
Yahya mengatakan kenaikan harga pakan telah berdampak langsung terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) ayam di tingkat peternak mandiri.
Peternak mandori berharap harga bibit dapat kembali normal di kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per ekor.
“Peternak mandiri harus mengeluarkan biaya produksi yang semakin tinggi, sementara untuk mendapatkan bibit saja kami masih mengalami kesulitan dan harus menunggu alokasi,” ujar Yahya, Rabu (19/8).
DKPP Belitung Siapkan Koordinasi
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Belitung menyatakan memahami keluhan yang disampaikan peternak ayam mandiri terkait harga pakan dan ketersediaan DOC.
Plt Kepala DKPP Belitung, Hamzah, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pihak-pihak yang bergerak di bidang usaha perunggasan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, pendalaman diperlukan, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi DOC bagi peternak mandiri.
“Kami akan menampung aspirasi peternak dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yang terpenting, ketersediaan DOC dan tata niaga perunggasan di daerah dapat berjalan dengan baik serta tidak merugikan peternak,” ujar Hamzah, Kamis (20/8).
Ia juga meminta para peternak mandiri menyampaikan data dan kendala yang dihadapi secara lengkap. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan persoalan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan.
“Mengenai harga pakan dan harga jual ayam, Dinas akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait karena pembentukan harga juga dipengaruhi oleh kondisi pasar dan rantai pasok,” imbuhnya.
Hamzah menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendorong iklim usaha peternakan yang sehat dan berkeadilan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi peternak mandiri untuk tetap berkembang sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Belitung.
Soroti Pasokan DOC untuk Peternakan Kemitraan
Selain persoalan harga dan ketersediaan DOC, Aliansi Peternak Ayam Mandiri Belitung juga menyoroti perbedaan kondisi pasokan bibit antara peternak mandiri dan peternakan yang menjalankan pola kemitraan.
Aliansi menyebut pasokan DOC ke kandang-kandang kemitraan PT SMS, yang disebut sebagai anak perusahaan Charoen Pokphand Indonesia, dinilai lebih terjamin dibandingkan yang diterima peternak mandiri.
Menurut Yahya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha apabila distribusi DOC tidak berlangsung secara proporsional.
“Selain persoalan pasokan bibit, peternak mandiri juga menyoroti kondisi harga jual ayam ketika memasuki masa panen,” ungkapnya.
Aliansi juga menduga harga ayam dari peternakan kemitraan pada waktu tertentu dapat berada di bawah HPP yang harus ditanggung peternak mandiri.
“Jika kondisi tersebut terjadi secara berulang, peternak mandiri khawatir akan semakin sulit bertahan menghadapi persaingan pasar,” keluh Yahya.
Desak Pemerintah Turun Tangan
Aliansi menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah dan lembaga berwenang, terutama menyangkut tata kelola distribusi DOC, harga pakan, serta mekanisme pemasaran ayam di Kabupaten Belitung.
Mereka berharap seluruh pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam memperoleh bibit serta menjalankan usaha.
“Yang kami harapkan adalah adanya pengawasan dan perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Peternak mandiri juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bibit dan menjalankan usahanya,” ungkap Yahya.
Menurut Aliansi, jika persoalan pasokan dan persaingan harga terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan semakin banyak peternak ayam mandiri terpaksa menghentikan usahanya.
Karena itu, Aliansi Peternak Ayam Mandiri Belitung bersama Pinsar Indonesia Bangka Belitung meminta pemerintah daerah, instansi terkait, serta lembaga pengawas persaingan usaha turun tangan untuk memastikan tata niaga perunggasan di Belitung berjalan secara sehat dan adil.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi dan klarifikasi secara berimbang. ***
