GasparNews.com, Bangka Belitung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Babel mendukung aspirasi masyarakat Beriga terkait revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Edi menyampaikan penegasan tersebut saat bersama anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel mengawal aspirasi masyarakat Beriga.
Menurutnya, perjuangan tersebut harus menjadi komitmen bersama melalui jalur politik, kelembagaan, serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Secara politis, kami seluruh fraksi di DPRD Provinsi Babel mengikuti kemauan masyarakat. Ini bukan hiburan, bukan dagelan, dan bukan main-main. Dukungan kami 110 persen,” ujar Edi, Sabtu (24/10).
Ia menekankan, dukungan politik terhadap aspirasi masyarakat harus diikuti dengan proses pembahasan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar hasil revisi tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Edi juga meminta agar proses revisi Ranperda RZWP3K tidak diperlambat. Pihak teknis, kata dia, perlu bekerja sesuai prosedur sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara tepat.
Menurutnya, keputusan yang tidak mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum berisiko menghadapi persoalan, termasuk kemungkinan pembatalan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di bawah pemerintahan pusat. Karena itu, secara teknis harus mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai proses ini diperlambat atau dipermainkan,” ungkapnya.
Dorong DPD RI dan DPR RI Ikut Mengawal
Selain menegaskan dukungan DPRD Babel, Edi juga mendorong keterlibatan wakil rakyat di tingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka Belitung.
Ia mengusulkan agar DPRD Babel menyurati anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung serta anggota DPR RI agar turut mengawal proses revisi Ranperda RZWP3K, termasuk menyampaikan aspirasi kepada Kemendagri.
Menurut Edi, dukungan dari wakil rakyat di tingkat pusat diperlukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat daerah memperoleh perhatian dan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarlembaga.
Ia menegaskan, kritik terhadap minimnya keterlibatan sejumlah wakil rakyat di pusat bukanlah bentuk kebencian, melainkan dorongan agar seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ini sudah menjadi momentum bagi mereka untuk ikut berkontribusi. Sesibuk apa pun, kita harus kembali pada tanggung jawab masing-masing. Komitmen ini atas nama lembaga dan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Berharap Tuntas Sebelum 20 November
Edi berharap pembahasan revisi Ranperda RZWP3K dapat segera dituntaskan dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia menyebutkan, pihaknya menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan sebelum 20 November, dengan tetap memperhatikan tahapan pembahasan dan ketentuan teknis yang berlaku.
Edi juga mempersilakan masyarakat Beriga untuk hadir menyaksikan rapat paripurna apabila undangan resmi telah diterbitkan.
“Kami berharap sebelum 20 November ini sudah selesai dan dapat kami paripurnakan di DPRD Provinsi. Silakan masyarakat datang untuk menyaksikan apabila undangan paripurna sudah ada,” kata dia.
Ia memastikan DPRD Babel akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik dan kelembagaan, sembari memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan.
Nelayan Berharap Aspirasi Mendapat Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan nelayan Beriga turut menyampaikan harapan agar persoalan yang mereka hadapi mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah daerah maupun wakil rakyat di tingkat pusat.
Kekecewaan yang muncul dalam perjuangan tersebut, menurut perwakilan nelayan, merupakan bentuk harapan agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kesempatan dapat lebih aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Bangka Belitung.
Meski demikian, kritik tersebut juga menjadi dorongan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, wakil rakyat di pusat, dan masyarakat.
Masyarakat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengutamakan kepentingan bersama, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan.
DPRD Babel Tegaskan Komitmen Perjuangan Bersama
Edi Nasapta menegaskan bahwa pembahasan revisi Ranperda RZWP3K menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat Beriga.
Ia berharap koordinasi antara DPRD Babel, pemerintah daerah, pihak teknis, serta wakil rakyat di tingkat pusat dapat berjalan lebih baik sehingga proses penyelesaian persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan tetap mengedepankan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Kita berharap ke depan Provinsi Bangka Belitung bisa semakin bersinergi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, baik di daerah maupun di pusat,” tutupnya.***
